HAK MEREK

        A.  Definisi Merek

Definisi tentang merek yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2011 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikut ini pengertian merek menurut beberapa tokoh:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, Merek adalah sutau tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, Merek adalah sebuah tanda (Jawa: siri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

3. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberikan komentar bahwa, Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

    B.  Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Hak merek merupakan bagian dari hak atas intelektual, mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immaterial konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi: Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratafikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dlam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek produk barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan kualitasnya serta jaminan bahwa produk tersebut original.  Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik, inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.

          C.     Jenis-jenis Merek

UUM Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 adalah merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.  Jenis merek lainnya adalah merek kolektif merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Menurut Suryatin merek dibedakan berdasarkan bentuk dan wujudnya yaitu:

1. Merek Lukisan (Bell Mark).

2. Merek Kata (World Mark).

3. Merek Bentuk (Form Mark).

4. Merek Bunyi-bunyian (Klank Mark).

5. Merek Judul (Title Mark).

R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaktidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan.

Prof. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (Beel Mark).

2. Merek dengan perkataan (World Mark).

3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dari merek perkataan.

          D.     Fungsi Merek

1.   Tanda Pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya.

       3.   Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

       4.   Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

          E.     Persyaratan Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Menurut pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Tidak memiliki daya pembeda.

3. Telah menjadi milik umum.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

        F.    Prosedur Pendaftaran Merek

Gambar berikut merupakan prosedur pendaftaran hak merek berdasarkan UU merek No. 15 Tahun 2001.

 

  

Maksud pemberian angka adalah memberikan informasi waktu yang akan ditempuh pada pengajuan pendaftaran hak merek. Berikut adalah penjelasan  dari angka-angka tersebut.

1. Berlangsung paling lama 9 bulan.

2. Paling lama 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan.

3. Berlangsung selama 3 bulan terhitung paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.

4. Oposisi dapat dilakukan selama jangka waktu pengumuman.

5. Jika oposisi diterima pemohon dapat mengajukan banding ke komisi banding, jika tidak Ditjen HAKI menerbitkan sertifikat merek paling lama 30 hari sejak tanggal permohonan disetujui untuk didaftar.

6. Gugatan diajukan paling lama 3 bulan sejak diterimanya keputusan penolakan banding.

7. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).

8.  Pemohon wajib melampirkan:

a.    Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

b.    Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;

c.  Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh   notaris, apabila pemohon badan hukum;

d.   24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir)  yang dicetak diatas kertas;

e.    Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

f.     Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan

g.    Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

          G.   Jangka Waktu dan Perpanjangan

      Syarat jangka waktu perpanjangan hak merek adalah sebagai berikut:

1.  Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak  tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

2. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis  oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut.

Permohonan perpanjangan disetujui:

1. Bila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang/jasa sebagaimana yang disebut pada merek tersebut.

2. Barang atau jasa dari merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan ditolak:

1. Permohonan ditolak apabila permohonan perpanjangan di ajukan kurang dari 12 bulan dari masa berakhirnya perlindungan hukum merek tersebut.

2. Apabila mempunyai persamaan pada pokok atau merek terkenal milik orang lain.

          H.   Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa direktorat jenderal dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.  Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alas an yang dapat diterima oleh direktorat jenderal.

2.  Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar.

Sumber:

nurjannah.staff.gunadarma.ac.id

http://www.dgip.go.id/referensi/uu-a-pp/undang-undang-uu

lppm.petra.ac.id/.../23-uu-nomor-15-tahun-2001-tentang-merek.html (Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001)